(0362) 25090
distankan@bulelengkab.go.id
Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan Dan Perikanan

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2027 DALAM PEMBAHASAN BERSAMA DPRD KOMISI II !!

Admin distankan | 19 November 2026 | 26 kali

Kamis, 19 November 2026 - Telah dilaksanakan rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Rapat dibuka oleh Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Buleleng, Wayan Masdana, S.E., dan dihadiri oleh anggota Komisi II DPRD Kabupaten Buleleng. Pada kesempatan pertama , Pemaparan materi disampaikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPERKIM) dan lanjut Paparan kedua oleh  Sekdis  Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan (Distankan).

Dalam pemaparannya, Sekretaris Dinas menyampaikan pada tahun 2027 Distankan akan melanjutkan pengadaan sarana dan Prasarana RPH Panji , rencana pengadaan railing daging untuk Rumah Potong Hewan (RPH) Panji, Penataan halaman, dan dan IPAL Limbah , terkait penaganan Penyakit Hewan saat ini , Sekdis  juga melaporkan dua permasalahan kesehatan yang menjadi perhatian, yaitu infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan rabies, serta menceritakan Rekomendasi atas pemeriksaan BPK yaitu rencana pengembangan pusat produksi protein yang disertai pembagian sumber daya manusia untuk penanganan ternak sapi. Pada bidang ketahanan pangan direncanakan penambahan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD), sedangkan pada bidang perikanan direncanakan pengembangan pasar lelang digital.

Menanggapi pemaparan tersebut, Komisi II DPRD meminta perangkat daerah merasionalisasi kegiatan seremonial, dan mengutamakan kegiatan teknis yang dapat meningkatkan kesejahtraan Petani, selanjutnya Anggota Komisi II DPRD Buleleng Bapak Made Suarsana , sangat mendukung usulan Program pasar lelang Digital Perikanan yang akan dapat mendorong peningkatan PAD Buleleng , komisi II akan berjuang untuk tambahan anggaran untuk pengadaan Hardware dan software Pasar Digital dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp.800.000.000,- selanjutnya dimohon untuk menyajikan data populasi ternak utamanya Populasi Sapi dan Babi, memperkuat edukasi dan pengendalian kesehatan hewan, serta mencegah peredaran daging dari ternak sakit atau mati ke konsumen. Angota Komisi II Bapak Wayan Parwa juga menilai penanganan kasus gigitan rabies agar terus ditingkatkan walaupun saat ini telah berjalan secara  sistematis, dan jika harus berjuang anggaran untuk penanganan operasionalnya , perangkat daerah dipersilakan mengajukan kebutuhan anggaran penunjang penanganan penyakit hewan melalui Komisi II.