Rapat Koordinasi Pemenuhan Data dan Dokumen Pendukung Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 2026, yang bertempat di Ruang Rapat Unit IV Kantor Bupati Buleleng, Rapat di pimpin oleh Kepala Bagian Pemerintahan dan Pertanahan Setda Kab.Buleleng, didampingi Narasumber dari Perwakilan Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali dan Perwakilan Inspektorat Daerah Provinsi Bali dan dihadiri oleh Perwakilan Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja Kunci (IKK).
Acara di awali dengan Pembukaan dan arahan oleh Pimpinan Rapat terkait Penyusunan LPPD Kabupaten Buleleng Tahun 2026 dengan menekankan pentingnya ketepatan waktu, akurasi data, dan kelengkapan dokumen pendukung dalam penyusunan LPPD Kabupaten Buleleng Tahun 2026 juga diperlukan sinergi antara seluruh Perangkat Daerah pengampu Indikator Kinerja Kunci (IKK), Bagian Tata Pemerintahan selaku sekretariat tim penyusun, serta Inspektorat Daerah selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) agar nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Kabupaten Buleleng dapat meningkat optimal.
1. Pemaparan Narasumber I dari Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Bali
Penyusunan LPPD berpedoman pada PP Nomor 13 Tahun 2019, Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, serta pedoman teknis terbaru dari Kementerian Dalam Negeri terkait penginputan pada sistem informasi LPPD (SILPPD), Setiap Perangkat Daerah wajib memastikan kesesuaian antara rumus perhitungan IKK. Kelengkapan Bukti Dukung seperti Dokumen pendukung tidak hanya bersifat formalitas, melainkan harus relevan, terukur, memuat periode tahun anggaran yang tepat, serta telah disahkan oleh pejabat berwenang
2. Pemaparan Narasumber II dari Inspektorat Daerah Provinsi Bali
Peran APIP dalam Reviu LPPD yaitu Reviu dilakukan untuk memberikan keyakinan terbatas atas keandalan, keabsahan, dan konsistensi data yang disajikan dalam LPPD sebelum ditetapkan. Evaluasi Catatan Tahun Sebelumnya mengingatkan agar kesalahan berulang tidak terjadi kembali, seperti ketidaksesuaian angka antara narasi LPPD, ketidaklengkapan tanda tangan/stempel pengesahan pada dokumen data dukung. Kesiapan Kertas Kerja Reviu adalah Perangkat Daerah diminta menyiapkan kertas kerja perhitungan IKK beserta dokumen sumber asli/terlegalisir untuk mempermudah proses reviu oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng maupun pemantauan oleh Tim Provinsi.
Terdapat 7 Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalm Penyusunan LPPD yaitu:
Urusan Pertanian :
1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
2. Peningkatan Produksi Hortikultura
3. Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan
4. Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (diperoleh dari surveylance penyakit dari 5 Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS))
Urusan Pangan
5. Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Urusan Kelautan dan Perikanan
6. Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kap/Th)
7. Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya
Beberapa Perangkat Daerah menyampaikan kendala teknis terkait pemenuhan data terutama yang melibatkan data lintas instansi atau verifikasi dari instansi vertikal. Narasumber memberikan solusi agar data lintas instansi dilengkapi dengan berita acara rekonsiliasi data atau surat keterangan resmi dari instansi terkait sebagai bentuk validitas sumber data. Pada Tahun 2026 ini penginputan pada aplikasi SILPPD dimulai pada Triwulan III dan Bulan Januari data dukung sudah di reviu apip, Penyelesaian / input Triwulan IV pada aplikasi SILPPD paling lambat 31 maret 2026.