Selasa, 3 November 2026, bertempat di ruang rapat Dinas Lingkungan Hidup Kab. Buleleng, telah berlangsung FGD KLHS dan RDTR Kawasan Terpadu Batuampar. Hadir sebagai peserta rapat Badan/Dinas terkait, konsultan KLHS dan konsultan RDTR. FGD dibuka oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Buleleng, I Gede Putra Aryana, S.Sos., M.AP. Dalam sambutannya, beliau mengharapkan masukan dari semua pihak dalam penyusunan KLHS dan RDTR Kawasan Terpadu Batuampar. Acara FGD selanjutnya dipimpin oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan, Made Adiana, S.E., M.AP.
Acara pertama adalah penyampaian Progres Revisi RDTR Kawasan Terpadu Batuampar. Hal yang mendasari revisi RDTR ini adalah dengan ditetapkannya Perda Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng Tahun 2024-2044 yang menyatakan Batuampar ditetapkan sebagai kawasan strategis pariwisata dan kawasan pengembangan terpadu, sekaligus mencabut RDTR 2023 yang menyatakan Batuampar sebagai kawasan pendukung Bandara Bali Baru (PSN). Bandara Bali Baru telah dicabut dari daftar PSN dan RPJMN terbaru tidak lagi menempatkannya di Batuampar. Sehingga dianggap perlu merevisi RDTR Kawasan Terpadu Batuampar agar sesuai dengan peraturan dan materi yang menjadi dasar penyusunan RDTR, serta selaras dengan RTRW Kabupaten Buleleng.
Dengan direvisinya RDTR Kawasan Terpadu Batuampar secara menyeluruh, maka penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kawasan terpadu Batuampar juga mengalami penyesuaian. KRP Bandar Udara Pengumpul Skala Primer turut dihapus dari KLHS, hanya menyisakan 5 KRP dengan dampak paling signifikan, yaitu:
a. Jalan Tol Gilimanuk – Sumberklampok
b. PPK (Pusat Pelayanan Pendukung) Sumberklampok
c. Jalur Kereta Api Antarkota
d. Jalan Lokal Primer
e. Perwujudan Zona Pariwisata
Dengan ditetapkannya Batuampar sebagai kawasan strategis pariwisata dan kawasan pengembangan terpadu, perlindungan lahan produktif terutama sawah produktif di dalam dan sekitar Zona Pariwisata SWP D dipertahankan sebagai Sub-Zona Tanaman Pangan, dan pengembangan KRP lainnya tetap memperhatikan status LP2B.