Pada hari ini, Rabu 08 Oktober 2026 Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng menghadiri kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Ke-2 Pig Welfare dan Penataan Tata Kelola Rantai Pasok Babi, Kegiatan dibuka oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Provinsi Bali yang menekankan pentingnya memperjelas kewenangan dan memperkuat tata kelola pengelolaan limbah ternak babi di Provinsi Bali. Pengelolaan limbah yang belum optimal berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat serta dapat mengganggu kenyamanan dan citra Bali sebagai daerah tujuan pariwisata. Dengan populasi ternak babi yang mencapai sekitar 1,2 juta ekor, diperlukan sistem pengelolaan yang sebanding melalui sinergi dan koordinasi lintas sektor secara terpadu dan berkelanjutan.
Dalam FGD tersebut disampaikan enam temuan strategis, yaitu pengelolaan ternak babi memiliki skala yang sangat strategis, masih terdapat ketimpangan data yang memerlukan sinkronisasi dan validasi, masih ditemukan praktik pemotongan ternak di luar fasilitas RPH, terdapat risiko dalam perspektif One Health yang mencakup kesehatan hewan, manusia, dan lingkungan, masih terdapat kesenjangan antara kebijakan dan implementasi di lapangan (implementation gap), serta peluang pasar komoditas babi yang masih tinggi dan perlu dikelola secara optimal. Selanjutnya, Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Ditjen PKH menyampaikan pentingnya penerapan One Health dan One Welfare dalam membangun rantai pasok babi yang aman, sehat, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Aspek yang perlu diperkuat meliputi kesejahteraan hewan, higiene dan sanitasi serta NKV, surveilans residu dan cemaran mikroba, pengawasan lalu lintas produk hewan, serta sistem untuk menjamin asal, proses, dan distribusi produk dapat ditelusuri.
Hasil FGD menegaskan bahwa permasalahan utama tata kelola rantai pasok Babi Bali bukan semata-mata keterbatasan regulasi, tetapi juga kesenjangan implementasi di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan data dan identifikasi ternak, pembagian kewenangan yang jelas, penyusunan SOP, serta pengawasan lintas sektor. Dalam jangka pendek, langkah yang perlu dilakukan meliputi pendataan dan pemetaan pelaku serta fasilitas rantai pasok, pembentukan tim terpadu, penyusunan SOP pengawasan dari peternakan hingga konsumen, peningkatan praktik kesehatan dan kesejahteraan hewan, standardisasi alat pemingsanan, peningkatan kompetensi petugas pemotongan, pembinaan TPH, serta pembinaan tata cara beternak babi yang efektif dan berbasis potensi lokal. Dalam jangka menengah, diarahkan pada penguatan regulasi daerah, pembangunan basis data terintegrasi, sistem identifikasi dan ketertelusuran, penataan serta sertifikasi fasilitas pemotongan, dan pilot project RPH modern.
Penataan rantai pasok juga harus tetap menjaga keberadaan Babi Bali sebagai plasma nutfah dan bagian dari kehidupan sosial budaya masyarakat Bali melalui konservasi, pembibitan, recording, pengendalian persilangan, dan peningkatan nilai ekonomi secara berkelanjutan. Pembangunan ekosistem rantai pasok membutuhkan keterlibatan pemerintah, peternak, pengangkut, fasilitas pemotongan, pengolahan, distributor, masyarakat termasuk desa adat, serta akademisi dengan peran yang jelas dan terkoordinasi. Melalui kolaborasi tersebut, diharapkan terwujud rantai pasok Babi Bali yang tertib, sehat, sejahtera, aman, terlacak, ramah lingkungan, dan berdaya saing, sekaligus mendukung perlindungan kesehatan hewan, kesehatan manusia, kelestarian lingkungan, peningkatan kesejahteraan peternak, dan penguatan ekonomi Bali secara berkelanjutan. Kesimpulan FGD juga menegaskan pentingnya membangun satu ekosistem rantai pasok yang melibatkan seluruh pelaku dari peternak hingga konsumen dengan penerapan prinsip One Health and Welfare secara berkelanjutan.