Buleleng - Pada hari Kamis, 5 November 2026, pukul 09.00 WITA sampai dengan selesai, telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Survei Seismik 3D North Bali I dan II, bertempat di Gedung Kesenian Gde Manik, Jalan Udayana, Banjar Tegal, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.
Kegiatan ini difasilitasi oleh Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng sebagai tindak lanjut surat PT. Sinma Line Nomor 05/SINMA-GEOSERVICES/X/2026. Kegiatan bertujuan untuk mengoordinasikan rencana penataan dan pemindahan sementara rumpon milik nelayan yang berada pada jalur lintasan survei, sekaligus membahas aspek teknis, kompensasi, dan skema perlindungan terhadap kepentingan nelayan.
Kegiatan dihadiri oleh unsur Forkopimda, Forkopimcam, TNI AL, Perbekel/Lurah, penyuluh perikanan, kelompok usaha bersama (KUB), pemilik rumpon, serta perwakilan PT. Sinma Line dan PT. Geoservices. Acara diawali dengan Laporan Ketua Panitia, dilanjutkan arahan sekaligus pembukaan resmi oleh Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng yang dalam hal ini diwakili Kepala Bidang Perikanan.
Selanjutnya dilaksanakan pemaparan materi oleh tim teknis PT. Geoservices dan PT. Sinma Line mengenai rencana teknis dan prosedur keselamatan operasional survei seismik 3D North Bali I dan II, mitigasi dampak, kompensasi, serta skema perlindungan rumpon nelayan. Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab serta pembahasan kesepakatan antara pihak perusahaan dan perwakilan nelayan.
Adapun hasil musyawarah yang disepakati dan dituangkan dalam Berita Acara adalah sebagai berikut:
1. Nilai kompensasi disepakati sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) per unit rumpon. Nilai tersebut mencakup bahan, biaya pembuatan, biaya pemasangan, biaya persembahyangan, serta nilai ekonomis rumpon.
2. Kompensasi diberikan khusus terhadap rumpon yang berada di area atau jalur lintasan survei dan benar-benar diputus serta diangkat dari laut oleh kapal bantu dalam rangka pelaksanaan survei.
3. Setiap pemilik rumpon wajib memasang tanda identitas berupa nama pemilik dan nomor telepon aktif pada rumpon untuk memudahkan identifikasi dan verifikasi kepemilikan.
4. Pihak PT. Sinma Line wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Dinas paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum kegiatan pembersihan rumpon dilaksanakan. Informasi tersebut selanjutnya diteruskan kepada nelayan agar memiliki waktu untuk mempersiapkan diri dan memanen ikan yang masih berada di sekitar rumpon.
5. Setiap proses pengangkatan rumpon wajib disaksikan oleh perwakilan nelayan dan perwakilan Dinas serta dituangkan dalam berita acara pengangkatan yang dilengkapi identitas pemilik, lokasi atau koordinat, waktu pengangkatan, dan dokumentasi.
6. Sebelum pembayaran kompensasi, akan dilakukan verifikasi data dan kepemilikan rumpon. Pemilik rumpon wajib menyiapkan KTP, KUSUKA, koordinat lokasi rumpon, foto rumpon, dan buku rekening BPD Bali atas nama pemilik rumpon.
7. Pembayaran kompensasi dilakukan melalui transfer paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah seluruh proses verifikasi rumpon yang diangkat selesai dan besaran kompensasi masing-masing rumpon ditetapkan.
8. Selama pelaksanaan survei seismik, nelayan tidak diperbolehkan memasang rumpon baru di area survei. Rumpon yang telah putus sebelumnya dan bukan akibat tindakan pihak PT. Sinma Line tidak memperoleh kompensasi.
Kegiatan diakhiri dengan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Kompensasi dan Skema Perlindungan Rumpon Nelayan oleh perwakilan PT. Sinma Line dan perwakilan nelayan pemilik rumpon Kabupaten Buleleng, disaksikan oleh perwakilan nelayan dari masing-masing wilayah serta diketahui oleh Kepala Bidang Perikanan.
Rencana Tindak Lanjut:
Dinas akan melakukan koordinasi dengan pihak perusahaan terkait jadwal pelaksanaan pembersihan dan pengangkatan rumpon, menyampaikan informasi kepada pemilik rumpon, serta melakukan pendampingan dan menyaksikan proses identifikasi, verifikasi, dan pengangkatan rumpon guna memastikan pelaksanaan kesepakatan berjalan sesuai Berita Acara dan kepentingan nelayan tetap terlindungi.