Rabu, 28 Oktober 2026 Kabid Perikanan Distankan Kabupaten Buleleng (Abdul Manap) telah melaksanakan kegiatan sosialisasi bertempat di Aula Kantor Desa Tejakula, yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng.
Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada nelayan dan pemerintah desa mengenai tata cara pengajuan Surat Rekomendasi Pembelian BBM Bersubsidi serta program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN), sekaligus menyerap aspirasi dan masukan terkait peningkatan pelayanan kepada nelayan.
Materi pertama yang disampaikan adalah mengenai Surat Rekomendasi Pembelian BBM Bersubsidi bagi Nelayan, meliputi persyaratan pemohon, kelengkapan dokumen administrasi, mekanisme pengajuan, proses verifikasi dan penerbitan surat rekomendasi, serta ketentuan penggunaan BBM sesuai peraturan yang berlaku.
Dalam sesi diskusi, nelayan menyampaikan harapan agar pemerintah dapat memfasilitasi pembangunan atau penyediaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) guna mempermudah akses BBM untuk mendukung kegiatan penangkapan ikan. Selain itu, Perbekel Desa Tembok menanyakan estimasi waktu penerbitan surat rekomendasi BBM sejak permohonan diajukan hingga surat diterbitkan. Masukan tersebut menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kejelasan informasi mengenai alur pelayanan dan perkiraan waktu penyelesaian permohonan, dengan tetap memperhatikan kelengkapan berkas dan proses verifikasi.
Materi kedua membahas Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN), meliputi persyaratan calon penerima, kelengkapan dokumen permohonan, tahapan verifikasi dan penetapan penerima, serta manfaat perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) melalui BPJS Ketenagakerjaan.
Berdasarkan surat undangan kegiatan, Kabupaten Buleleng pada Tahun 2026 memperoleh alokasi bantuan pembayaran iuran kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi 1.975 nelayan kecil. Dalam kesempatan tersebut, nelayan diarahkan agar segera mengisi formulir permohonan bantuan asuransi nelayan, melengkapi persyaratan administrasi, dan menyerahkan formulir beserta kelengkapan dokumennya kepada penyuluh perikanan wilayah binaan untuk proses pengumpulan dan tindak lanjut pengajuan.
Dalam diskusi terkait asuransi nelayan, peserta juga menyampaikan usulan agar nelayan diberikan pemberitahuan sebelum masa aktif perlindungan asuransi yang ditanggung pemerintah berakhir. Hal ini dinilai penting agar nelayan memperoleh informasi mengenai masa berlaku kepesertaan dan dapat mengetahui langkah selanjutnya sesuai ketentuan program. Usulan tersebut perlu dikoordinasikan dengan pihak terkait untuk mengupayakan mekanisme pemantauan masa aktif kepesertaan dan pemberitahuan kepada nelayan.
Secara umum, kegiatan ini menjadi sarana penyampaian informasi sekaligus penyerapan aspirasi nelayan dan pemerintah desa dalam mendukung pelayanan subsektor perikanan tangkap di Kabupaten Buleleng. Adapun hal-hal yang menjadi perhatian dan tindak lanjut meliputi koordinasi terkait aspirasi pembangunan SPBN, peningkatan kejelasan informasi mengenai estimasi waktu penerbitan surat rekomendasi BBM, percepatan pengumpulan formulir permohonan BPAN melalui penyuluh perikanan, serta koordinasi mengenai pemberitahuan berakhirnya masa perlindungan asuransi nelayan.