BULELENG - Rabu, 28 Oktober 2026 POPT Ahli Pertama pada Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan bersama Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat (Kasat Binmas) dan Kepala Unit Keamanan Swakarsa (Kanit Kamsa) pada Polres Buleleng, serta Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas )Polsek Kubutambahan, mengikuti Video conference Monitoring dan Evaluasi satgas percepatan swasembada bawang putih bertempat di Posko Presisi Polres Buleleng. Vicon dipimpin oleh Kakorbinmas Baharkam Polri yang membahas perkembangan pelaksanaan Program Swasembada Pangan Tahun 2026, khususnya percepatan swasembada bawang putih, peran Satgas Polri dalam mendukung ketahanan pangan nasional, serta pelaksanaan program Gerakan Pangan Murah (GPM) Polri.
Dalam pemaparan mengenai perkembangan swasembada bawang putih, disampaikan bahwa berdasarkan hasil monitoring 23 Oktober 2026, potensi lahan yang terdata mencapai 1.574,20 hektare, dengan realisasi luas lahan tertanam sebesar 224,27 hektar atau 14,49%. Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program swasembada bawang putih meliputi keterbatasan lahan yang sesuai, khususnya pada wilayah dataran tinggi di atas 800 meter di atas permukaan laut (mdpl), keterbatasan penyediaan bibit, serta pengaruh kondisi cuaca dan fenomena El Niño yang berpotensi menyebabkan kekeringan. Selain itu, pada sejumlah wilayah ditemukan permasalahan pertumbuhan tanaman, seperti daun menguning, pertumbuhan yang kurang optimal, serta gangguan hama dan penyakit, termasuk penyakit yang disebabkan oleh jamur Fusarium. Curah hujan yang tinggi dan kondisi cuaca yang tidak menentu juga berpotensi meningkatkan risiko serangan penyakit tanaman dan memengaruhi keberhasilan produksi. Di samping itu, kompetensi personel (bhabinkamtibmas) di lapangan yang belum seluruhnya memiliki latar belakang pertanian atau agronomi menjadi salah satu aspek yang perlu mendapatkan perhatian dalam pelaksanaan pendampingan kepada kelompok tani. Sebagai langkah perbaikan, diperlukan pemetaan wilayah dan identifikasi lahan yang sesuai untuk pengembangan bawang putih, peningkatan koordinasi lintas sektor antara Polri, Kementerian Pertanian, dinas pertanian, penyuluh pertanian, kelompok tani, serta pemangku kepentingan lainnya. Optimalisasi kompetensi sumber daya manusia melalui pendampingan dan pelatihan teknis budidaya juga perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan petugas dalam mendampingi petani. Selain itu, pemantauan kondisi tanaman, pengendalian hama dan penyakit, pengelolaan air, serta pemeliharaan tanaman perlu dilaksanakan secara berkala. Validasi dan rekonsiliasi data juga diperlukan untuk memastikan kesesuaian antara potensi lahan, luas tanam, kondisi tanaman, dan keadaan riil di lapangan.
Dalam pelaksanaan program tersebut, Polri berperan sebagai stabilisator, fasilitator, dan penghubung untuk mendukung kelancaran kegiatan pertanian. Peran tersebut diwujudkan melalui upaya menjaga keamanan lahan dan sarana produksi, memfasilitasi distribusi sarana pertanian, memperkuat koordinasi antara petani dan pemangku kepentingan, serta melakukan validasi informasi lapangan. Polri tidak berperan sebagai pelaku utama produksi maupun sebagai pengganti tenaga teknis pertanian, melainkan mendukung agar program berjalan secara tertib, aman, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Sebagai salah satu bentuk dukungan konkret terhadap program swasembada bawang putih, dipaparkan pula pelaksanaan program penanaman bawang putih di wilayah Nusa Tenggara Barat. Luas pertanaman yang dilaporkan mencapai sekitar 120 hektare dengan melibatkan 305 anggota kelompok tani. Sebagian besar lahan yang digunakan merupakan lahan produktif yang dinilai relatif aman dari banjir maupun kondisi ekstrem lainnya. Pertanaman tersebut ditargetkan siap melaksanakan panen raya pada akhir November 2026. Capaian tersebut menjadi salah satu gambaran pelaksanaan dukungan Polri terhadap pengembangan budidaya bawang putih di daerah.
Selain program swasembada bawang putih, rapat juga membahas pelaksanaan Satgas Gerakan Pangan Murah (GPM) Polri sebagai bentuk dukungan terhadap stabilitas pasokan pangan dan daya beli masyarakat. Berdasarkan data yang dipaparkan, pelaksanaan GPM Polri telah mencapai 44.891 titik kegiatan dengan total penyaluran beras sebesar 100.176.360 kilogram, melampaui target nasional sebesar 82.800.000 kilogram atau mencapai 120,99%. Capaian tersebut menunjukkan kontribusi pelaksanaan GPM dalam mendukung ketersediaan pangan dengan harga terjangkau bagi masyarakat.
Secara keseluruhan, rapat menekankan pentingnya sinergi lintas sektor, peningkatan akurasi data, optimalisasi pendampingan di lapangan, serta percepatan pelaksanaan program untuk mendukung pencapaian swasembada pangan dan menjaga stabilitas pasokan pangan nasional.