DENPASAR - Dalam rangka membahas dinamika kebijakan dan penguatan sistem penyuluhan pertanian, telah dilaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) pada Rabu, 18 November 2026, bertempat di Ruang Senat Fakultas Pertanian Universitas Udayana Lantai 2, Gedung Agrokomplek, Kampus Universitas Udayana Sudirman, Denpasar.
Kegiatan ini mengangkat materi penelitian berjudul “Dinamika Resentralisasi Penyuluhan Pertanian dalam Sistem Multilevel Governance dan Model Kebijakan Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan” yang dilaksanakan oleh Kelompok Bidang Keilmuan Penyuluhan Pertanian, Laboratorium Pengembangan Masyarakat, Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Udayana. Pembahasan mencakup dinamika perubahan kewenangan penyuluhan pertanian, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, kinerja penyuluhan, serta pengembangan model penyuluhan pertanian berkelanjutan. Dalam pemaparan hasil penelitian, disampaikan bahwa penguatan koordinasi antarlembaga, kejelasan pembagian kewenangan, peningkatan kualitas pelayanan penyuluhan, serta kemampuan penyuluh dalam merespons kebutuhan petani menjadi faktor penting dalam mendukung keberlanjutan pembangunan pertanian.
FGD ini dihadiri oleh Dekan Fakultas Pertanian Universitas Udayana, Koordinator Program Studi di lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Udayana, perwakilan BRMP Bali, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali, Ketua Tim Kerja (Katimker) se-Provinsi Bali, serta Ketua Kelompok Substansi Pengelola Penyuluh Pertanian Provinsi Bali. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng turut berpartisipasi dalam kegiatan ini yang diwakili oleh Penelaah Teknis Kebijakan dan JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian pada Bidang Sarana, Prasarana dan Penyuluhan. Melalui kegiatan ini diharapkan terbangun pertukaran informasi, masukan, dan pemikiran dari berbagai pemangku kepentingan sebagai bahan pengembangan kebijakan dan penguatan kelembagaan penyuluhan pertanian, sehingga penyelenggaraan penyuluhan semakin efektif, adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan petani serta mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan.